Select Page
Padat Karya Tunai

GRUDO.NGAWIKAB.ID – Dalam menindak lanjuti Peraturan Bupati Ngawi No 03 dan 04 Tahun 2019 tentang Dana Desa dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Grudo melakukan survey lapangan untuk perencanaan Bidang Pembangunan terkait fisik infrastuktur. Kegiatan kali ini adalah untuk melengkapi berkas dari 6 titik dusun yang mendapat  kwota di tahun 2019. Dari yang terlibat dalam dalam survey lapangan tersebut adalah Kaur perencanaan, Kasun Mojorejo,Tim pengelola Kegiatan ( TPK ) Desa Grudo serta Penanggung Jawab ( Tim Perencanaan ).

Kaur Perencanaan Desa Grudo Andy Muhammad Riza mengatakan bahwa  kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 20 Maret 2019  tersebut hanya untuk Dusun Mojorejo. “ Ini survey terakhir yang dilakukan untuk melengkapi pembuatan Rencana Anggaran  Biaya Bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2019. Kalo untuk dusun yang lain sudah dilakukan survey bulan lalu. Sehubungan ada perubahan titik lokasi dari musyawarah tingkat dusun, akhirnya kita adakan survey ulang.”

Andy Muhammad Riza Kaur Perencanaan

Dari data terkait keputusan Musdes Tahun 2018, Desa Grudo memprioritaskan Dusun Ngronggi swebagai prioritas untuk pembangunhan bidang fisik.  Dari pendapatan transfer Dana Desa melalui rekening, Desa Grudo mendapat anggaran sebesar RP. 836.237.000,- ( Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta dua Ratus tiga Puluh Tujuh ribu Rupiah ). Dari jumlah tersebut Rp. 250.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah ) dialokasikan untuk pembiayaan pavingisasi dan normalisasi jalan Dusun Ngronggi.

Sementara dari petunjuk tehnis yang mendasar pada Peraturan bupati Ngawi bahwa untuk struktur honorarium dari Tim Pengelola Kegiatan terkait bidang pembangunan ada perubahan. “ Tahun ini ada yang berbeda dari struktur Pengurus Tim Pengelola Kegiatan Bidang Pembangunan dan Penanggung Jawab. Untuk Intensifny sekarang  include dengan Rencana Anggarabn Biaya. Jadi berbeda dengan tahun kemarin “ Lanjut Kaur yang masih lajang tersebut.”

Namun dalam hal Padat Kerja Tunai ( PKT ) tidak mengalami perubahan. Kwota minimal 30 % dari pagu kegiatan untuk Harian Orang Kerja ( HOK ) masih dipertahankan. Pemerintah menilai hal itu masih terkait dengan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lemah sangat diperlukan. ( REPDO )

Share and Enjoy !

0Shares
0 0