Select Page
Kepala Desa Grudo triono ST

GRUDO.NGAWIKAB.ID – Peraturan Daerah  dan Peraturan Bupati Ngawi  tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah di undangkan. Hal itu seiring dengan jabatan dari Badan Permusyawaratan Desa yang rata rata habis pada tahun ini. Dari satu sisi, regulasi itu sendiri sebagai bentuk acuan yang dapat di jadikan dasar pada pelaksanaan oleh Tim Pengisian Badan Permusyawaratan Desa secara pasti.

Bertitik tolak dari hal itu, Pemerintah Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mengadakan rapat pembentukan Tim Pengisian Badan Permusyawaratan Desa. Kegiatan yang di laksanakan di kantor Kepala Desa Grudo tersebut di hadiri Kepala Desa Grudo, Sekretarus Desa Grudo, Perangkat Desa Grudo dan tokoh masyarakat. Acara yang di mulai pukul 09.00 tersebut diawali sambutan dari kepala  Desa Grudo. “ Pertemuan hari ini agendanya untuk  membahas Tim Pengisian Badan Permusyawaratan Desa. Ini harus segera di realisasikan agar dalam pengajuan proposal APBDes nanti tidak terkendala.” Terang Triono ST.

Sekdes Grudo Edy ranto

Sementara Sekretaris Desan Grudo Edy Ranto dalam paparannya mengatakan beberapa point yang ada di dalam Perbup terkait. “ Untuk pengisian Badan Permusyawaratan Desa kali ini tentu berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Bupati yang baru saja di undangkan. Dan perlu diketahui bahwa ada beberapa administrasi yang harus di penuhi oleh peserta. Jadi diharapkan informasi ini segera sampai pada masyarakat yang akan mendaftar.”

Mendasar pada jumlah penduduk, Desa Grudo memiliki kwota  7 orang untuk mewakilkan suara warganya di BPD. Dari 6 dusun yang berada di wilayah teroterial Desa Grudo masing –  masing  diwakili 1 orang. Sedangkan satu orang yang mewakili kwota perempuan akan di ambil dari peserta terbaik dari warga Desa Grudo. ( REPDO )

Share and Enjoy !

0Shares
0 0