Select Page

GRUDO.NGAWIKAB.ID – Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kesempatan membangun program sesuai dengan perencanaan masing – masing. Hal itu tidak lepas dari kucuran anggaran yang semakin meningkat tiap tahunnya. Kucuran anggaran tersebut bersumber dari pusat melalui Dana Desa (DD) dan daerah melalui Alokasi Dana desa (ADD). Bahkah tidak sedikit desa yang memiliki pendapatan dari hasil usaha maupun pengelolaan aset desa lainnya.  

Dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pemerintah daerah maupun pusat terus melakukan pengawasan dalam pengelolaanya. Pengawasan dilakukan melalui instansi terkait dari kecamatan, inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sebagainya. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyerapan anggaran.

Baca juga : TEGAKKAN DEMOKRASI, DESA GRUDO BANGUN APLIKASI KHUSUS

Bahkan untuk memantau pengelolaan APBDes, Kementrian Desa (Kemendes) meluncurkan aplikasi “SIPEMANDU DESA” sebagai sarana pengaduan masyarakat. Dengan keberadaan aplikasi tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dengan melakukan pelaporan ke kementrian bila ada hal – hal terkait penyalah gunaan anggaran.

Selain untuk pelaporan, aplikasi ini dapat digunakan sebagai sarana mencari informasi. Sedangkan dalam aplikasi disebutkan bila pertanyaan meliputi Dana Desa, Daerah tertinggal, transmigrasi dan lainnya. Dalam proses pertanyaan, pencari informasi terlebih dahulu mengisi kolom yang telah disediakan dengan identitas dan status. Untuk respon dari aplikasi  Sipemandu Desa akan disampaikan melalui data yang dikirim lewat email sesuai milik pelapor atau pun penanya.

Baca juga : POS PAUD DESA GRUDO GELAR OUT BOUND

Dengan keberadaan aplikasi dan kemudahan tersebut, masyarakat diharapkan lebih aktif  dalam pelibatan pengawasan pengelolaan anggaran desa dan memahami persoalan desa.