Select Page

GRUDO.NGAWIKAB.ID – Masa jabatan beberapa Kepala Daerah untuk kabupaten maupun kota madya di Provinsi Jawa Timur telah berakhir pada Rabu (17/2). Namun berakhirnya masa tugas tersebut tidak langsung dibarengi dengan pelantikan pejabat baru dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena masih menungggu Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Untuk mengisi kekosongan pimpinan daerah, Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusan Nomor 131/163/011.2/2021 sampai dengan Nomor 131/178/011.2/2021 tertanggal 17 Februari 2021, menetapkan Pelaksana Harian guna menjalankan roda pemerintahan.

Kabupaten atau kota dimaksudkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dimaksud adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan, pelaksana harian untuk daerah dimaksud sebagai berikut:

  1. Dr. Ir. Hadi Sulistyo, M.Si sebagai Plh Bupati Jember.
  2. Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M sebagai Plh Bupati Malang.
  3. Ir. Joko Irianto, M.Si sebagai Plh Bupati Trenggalek.
  4. Ir. H. Mujiono, M.Si sebagai Plh Bupati Banyuwangi.
  5. Dr. Abimanyu Ponco Atmojo, I. MM sebagai Plh Bupati Gresik.
  6. Ir. Hendro Gunawan, M.A sebagai Plh Wali Kota Surabaya.
  7. Drs. H. Syaifullah, M.M sebagai Plh Bupati Situbondo.
  8. Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT, MM sebagai Plh Bupati Lamongan.
  9. Dede Sujana, S.Sos, M.Si sebagai Plh Bupati Kediri.
  10. Ir. Edy Rasiyadi, M.Si sebagai Plh Bupati Sumenep.
  11. Drs. Hermansyah Permadi, M.Si sebagai Plh Wali kota Blitar.
  12. Anom Surahno, SH, M.Si sebagai Plh Wali kota Pasuruan.
  13. Drs. Mujianto sebagai Plh Bupati Blitar.
  14. Dr. Drs. Agus Pramono, MM Sekda sebagai Plh Bupati Ponorogo.
  15. Drs. Mokh. Sodiq Triwidiyanto, M.Si sebagai Plh Bupati Ngawi.
  16. Dr. Didik Chusnul Yakin, S.Sos, M.Si sebagai Plh Bupati Mojokerto.

Dalam Surat Keputusan tersebut juga disebutkan bila seorang pelaksana harian adalah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Utamanya kebijakan bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personil higga perijinan.

“Jadi untuk kebijakan strategis baik itu personil hingga keuangan kita ambil. Harapannya pada saat Plh ini tidak muncul hal-hal yang sifatnya strategis,” jelas Emil Dardak saat penyerahan Surat Keputusan Gubernur.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0